Operasi Patuh 2023 Akan Digelar, Ini Harapan Korlantas Polri

Jakarta — Operasi Patuh akan kembali digelar pada 10—23 Juli 2023. Hal ini disampaikan oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi yang diwakili Kombes Pol Eddy Djunaedi.

Latihan pra Operasi Patuh (Latpraops) 2023 telah digelar di gedung NTMC Polri, Jakarta, yang merupakan bagian dari operasi tersebut.

Operasi Patuh

Operasi Patuh 2023 akan digelar pada 10-23 Juli mendatang. (Foto: Ilustrasi)

Latpraops ini sendiri mengusung tema patuh dan tertib berlalu lintas yang mencerminkan moralitas bangsa, diikuti perwakilan personel Induk PJR jajaran Korlantas Polri.

“Salah satu fungsi dari Latpraops tahun ini adalah untuk mengetahui cara bertindak antara Korlantas dan jajaran. Operasi ini berguna bagi kita dan masyarakat,” ujar Eddy yang dilansir dari situs web resmi NTMC Polri.

Ia juga mengatakan pihak Kakorlantas sering menekankan harus ada perubahan sebelum melaksanakan operasi itu.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi (anev) yang didapat, masih ada pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan lalu lintas.

Eddy pun menyampaikan kepatuhan dan ketertiban di jalan tidak hanya lewat penegakan hukum, tapi bisa melalui Pendidikan Masyarakat (Dikmas), teguran, dan imbauan yang humanis.

“Sebelum operasi Mantap Brata, kita melaksanakan Operasi Patuh terlebih dahulu. Untuk larangan, petugas tidak perlu takut penegakan hukum selama mengikuti aturan dan SOP yang ada dan tidak ada penindakan sendiri,” jelas Eddy.

Diharapkan dalam operasi tahun ini, tidak ada komplain dari masyarakat.

Selain itu, petugas tidak menjadi pemicu indeks kepuasan masyarakat menurun.

Eddy berharap mindset petugas diubah dan tidak meninggalkan perbuatan yang tidak baik.

berlalu lintas

Masyarakat perlu tertib berlalu lintas. (Foto: Ilustrasi)

Menurutnya, kepatuhan masyarakat di luar negeri patut ditiru di mana mereka sudah diajarkan tertib sejak dini.

Meskipun ada pelanggaran, angkanya terbilang kecil.

“Ingat simpatik dan humanis, senyum dan salam meski ada penegakkan hukum. Tema yang diangkat selain untuk masyarakat, tapi juga untuk petugas. Saya percaya seluruhnya bisa berjalan secara optimal dengan operasi yang ada,” kata Eddy.

Harapannya, lanjut Eddy, operasi tersebut bisa mendapat apresiasi dan pengungkit indeks kepercayaan masyarakat.

Penulis: Nadya Andari
Editor: Dimas

Download Aplikasi Carmudi untuk Dapatkan Deretan Mobil Baru & Bekas Terbaik serta Informasi Otomotif Terkini! 

Download Carmudi di Google Play Store Download Carmudi di App Store

Post Views: 2,557

Dukung Pemerintah, Korlantas Siapkan Regulasi Kendaraan Listrik

Jakarta — Korlantas Polri tengah menyiapkan regulasi khusus kendaraan listrik dalam mendukung perkembangan ekosistemnya di Indonesia.

Regulasi ini akan mengatur proses registrasi serta identifikasi kendaraan listrik, mulai dari masuk ke Indonesia hingga diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

kendaraan listrik

Regulasi kendaraan listrik tengah dipersiapkan. (Foto: NTMC)

Ditregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus menyampaikan kendaraan listrik yang masuk ke Tanah Air akan diperiksa oleh tiga instansi, yaitu Bea Cukai di bawah Kemeterian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Polri.

Ia juga mengatakan pengguna sepeda listrik tidak boleh menggunakan nomor kendaraan STNK dan BPKB di mana regulasinya sudah diatur di Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang masuk kategori kendaraan tertentu.

“Kebijakan pemerintah sudah diubah, termasuk konversi (motor) listrik yang terbaru. Ada chip di dalam BPKB yang berfungsi mempermudah administrasi. Proses mutasi bisa jadi lebih cepat,” ujar Brigjen Pol Yusri Yunus dilansir dari situs web resmi Humas Polri, Senin (18/9/2023).

Sepeda listrik Ofero

Sepeda listrik Ofero. (Foto: Carmudi)

Adapun regulasi terkait sepeda listrik telah diatur dalam Permenhub No. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Dalam Permenhub tersebut, dijelaskan mengenai syarat spesifikasi sepeda listrik yang harus dipenuhi, syarat menggunakan kendaraan tersebut, hingga lajur sepeda listrik di Tanah Air.

Permenhub ini juga memuat regulasi jenis kendaraan lain seperti otopet, hoverboard, sepeda roda satu, dan lain-lain.

Selain itu, Brigjen Pol Yusri Yunus turut menyampaikan pihaknya juga tengah merancang e-Faktur di mana berfungsi untuk mendata kendaraan bermotor yang masuk langsung terdaftar.

E-Faktur akan mengetahui sudah sampai mana proses penerbitan STNK serta BPKB.

“Bagi Polri, keuntungannya dapat meregistrasi dan mengidentifikasi, bahkan sebelum kendaraannya keluar. Saat ini yang kami kedepankan adalah konversi 0, namun kendalanya pengadaan material dan Polri ditargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” tutupnya.

Penulis: Nadya Andari
Editor: Dimas

Download Aplikasi Carmudi untuk Dapatkan Deretan Mobil Baru & Bekas Terbaik serta Informasi Otomotif Terkini! 

Download Carmudi di Google Play Store Download Carmudi di App Store

Post Views: 1,437